Komentar |
| Foto: Kompas |
Hari-hari kini, di negeri kita, sepertinya tidak
pernah sepi dari warta tentang penangkapan terduga koruptor, penggeledahan, dan
pemeriksaan tersangka korupsi oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebagian besar, hampir 100 persen, dari orang-orang yang ditetapkan sebagai
tersangka korupsi oleh KPK dinyatakan bersalah setelah diadili dalam pengadilan
tindak pidana korupsi.
Rangkaian kata itu rasanya sudah mencukupi untuk
membangkitkan kekaguman kepada KPK. Kinerja KPK yang begitu kuat itu seperti
tidak hirau pada upaya-upaya pelemahan yang sedemikian bertubi dan keras
menderanya. Pergantian kepemimpinan komisi ini pun agaknya tak banyak
berpengaruh terhadap kinerja lembaga tepercaya itu. Rupanya, kehebatan KPK
bukan terutama terletak pada para pemimpinnya, tetapi pada seluruh hamparan
pegawai yang bekerja di dalamnya. Seluruh pegawai dalam kolektivitas semangat
yang begitu kuat dalam memberantas korupsi itulah yang merupakan kekuatan utama
KPK.
Fenomena KPK bukanlah sekadar rangkaian peristiwa yang
mendatangkan kekaguman dan optimisme. Pada tingkat perenungan yang lebih
khidmat dapat dirasakan bahwa ia mencerminkan imajinasi bangsa Indonesia
tentang hari depannya yang lekat dengan nilai-nilai kejujuran, ketaatasasan,
ketegaran, keteguhan, keberanian, dan kepercayaan.
Nilai-nilai itu pulalah yang selama ini
menggerakkan dan merawat militansi seluruh pegawai KPK dalam memberantas
korupsi. Melihat sepak terjang dan prestasi KPK adalah menyaksikan gambaran
tentang hari depan yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi,
sungguhkah nilai-nilai itulah yang paling mendasar?
Perjalanan sebuah bangsa adalah suatu trayektori,
suatu lintasan yang memiliki titik keberangkatan dan titik ketibaan. Ricouer
(1984) menyebut trayektori itu sebagai ”jalan cerita kehidupan”.
Bagi bangsa Indonesia, titik keberangkatan itu
sudah jelas, yaitu saat-saat panjang perjuangan meraih kebebasan hakiki, yang
salah satu puncaknya adalah 17 Agustus 1945, saat kemerdekaan bangsa Indonesia
diumumkan oleh Soekarno dan Hatta. Namun, ihwal titik ketibaan atau destinasi
masih sering dikabur- kaburkan oleh sebagian warga bangsa Indonesia, terutama
justru oleh warga yang lazim disebut ”elite”.
Pada perspektif ini, militansi
hamparan pegawai KPK yang tampil sebagai kolektivitas dengan kejujuran,
ketaatasasan, ketegaran, keteguhan, keberanian, dan keyakinan dalam memberantas
korupsi dapat dibaca sebagai gambaran titik ketibaan pada trayektori bangsa
ini.
Destinasi yang tergambar adalah: bangsa Indonesia
yang taat pada nilai-nilai kemanusiaan hakiki, memperlakukan setiap manusia
tanpa kecuali sebagai subyek, dan karena itu menjadi adil, bertumbuh kembang,
sejahtera, dan bahagia. Tentu saja di hari depan itu korupsi sangat minimal.
Sesungguhnya titik ketibaan itulah yang menyumberi kekuatan lebih mendasar,
yang terus-menerus menggerakkan militansi para pegawai KPK dalam memberantas
korupsi.
Indonesia
di masa depan
Titik ketibaan itu dalam psikoanalisis kontemporer
disebut ”hari depan yang kini pun sudah dimiliki, tetapi belum seluruhnya sungguh
teralami”. Pergerakan bangsa Indonesia memang senantiasa menuju ke ”masa depan
yang sempurna” itu. Kata ”senantiasa” itu begitu penting karena ia menjelaskan
betapa sesungguhnya pergerakan menuju ”hari depan nirsadar” itu selalu
berlangsung, setiap saat, kendati keberlangsungan itu tak kentara, atau mungkin
begitu pelan.
Penghambatan terhadap perjalanan bergerak ke
destinasi trayektoris memang selalu saja terjadi. Akan tetapi, kekuatan yang
menghidupi pergerakan ke depan menuju destinasi selalu lebih besar daripada
daya penghambatnya, sebab memang begitulah sifat alamiah kehidupan: terus saja
bergerak ke depan dalam trayektorinya sendiri, sampai mencapai titik
ketibaannya sendiri. Heidegger, filsuf asal Jerman, menyebut
pergerakan-pergerakan alamiah tak terbendung itu sebagai ek-stases, perjalanan bersinambung untuk ke luar dari
kemandekan yang ditimbulkan oleh penghambatan.
Sebagian dari warga bangsa Indonesia yang
menghambat ek-stases itu adalah mereka yang tak ingin
menyadari titik ketibaan trayektoris bangsanya sendiri. Atau mereka yang masih
ragu-ragu dengan destinasi yang jelas tergambar, antara lain melalui militansi
hamparan kolektif pegawai KPK dan begitu banyak warga bangsa Indonesia yang
mendukung mereka. Sesungguhnya kedua keadaan itulah yang mengakari
ketidaktegasan. Sebaliknya, dapat dikatakan betapa ketegasan sesungguhnya
berakar dalam pandangan terang setiap warga bangsa Indonesia dalam
mengimajinasikan, melihat, menyaksikan, dan meyakini ”masa depan yang sempurna”
dari bangsanya sendiri.
Yang membikin manusia seperti terjebak dalam kedua
keadaan tadi adalah keterbujukan, keterpakuan, dan kelekatan pada kenikmatan
sesaat yang begitu narsisistik. Memang bisa saja manusia mengalami kondisi
seperti itu. Namun, tentulah pemimpin-pemimpin penting bangsa Indonesia tak
boleh jadi orang yang dibelenggu oleh kebutuhan- kebutuhan narsisistik yang
membuat mereka tidak bisa meyakini atau mengalami kekaburan dalam melihat
destinasi trayektoris bangsa yang mereka pimpin.
Terkadang sebagian warga bangsa menyerukan
pentingnya ketegasan dalam memimpin. Namun, sekeras apa pun seruan mereka, jika
pemimpin tak kunjung mampu melihat dengan terang dan meyakini titik ketibaan
bangsa Indonesia, agaknya akan sulit meraih apa yang mereka serukan.
Sekali
lagi ditegaskan bahwa titik ketibaan itu adalah: bangsa Indonesia yang
sehari-hari sungguh memperlakukan setiap warga, tanpa kecuali, sebagai subyek,
dan karena itu menjadi adil, bertumbuh kembang, sejahtera, dan bahagia; dan itu
tentu juga antara lain berarti bebas dari korupsi. Sampai kapan pun korupsi
akan disingkirkan oleh bangsa Indonesia, karena destinasi trayektoris kita
adalah Indonesia yang bebas korupsi.
Limas Sutanto, Psikiater Konsultan Psikoterapi,
Tinggal Di Malang. Kompas, 30 Maret 2016.