JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan
Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif memastikan unit yang dipimpinnya
berbeda dengan lembaga serupa yang ada di era orde baru.
Pada era
pemerintahan Soeharto, ada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan program Pedoman
Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).
"Jadi kalau BP7
orientasinya lebih penataran-penataran, kalau sekarang sebenarnya
dimensi horizonnya lebih luas walaupun sekarang strukturnya lebih
ringkas" kata Yudi usai dilantik Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu
(7/6/2017).
Yudi
mengatakan, dahulu BP7 mempunyai armada sampai ke tingkat kabupaten.
Sementara UKP-PIP tidak memerlukan sumber daya manusia sebanyak itu.
Sebab,
UKP-PIP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada, tapi
justru mengatur bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang
sudah dijalankan oleh berbagai lembaga itu tidak overlapping.
"Tidak hanya dipermukaan tapi lebih sistematis dan terstruktur. Jadi UKP ini semacam kitchen-nya, dapurnya, tapi delivery-nya nanti melalui lembaga-lembaga yang ada," ucap Yudi.
Yudi
mencontohkan program sosialisasi empat pilar yang saat ini rutin
dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nantinya, UKP-PIP akan
membantu MPR dalam menyiapkan materi sosialisasi.
"Jadi nanti kita fokuskan supaya dana negara yang sedikit itu tidak tercecer-cecer, tapi fokus," ucap Yudi. (KOMPAS.com)
Komentar