Komentar |
| Foto: Google |
Pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi swasta
yang ingin berinvestasi di sektor maritim. Ada berbagai jenis usaha yang bisa
dimasuki sektor swasta, antara lain pelabuhan, pelayaran, hingga perawatan
kapal.
"Pemerintah tidak lagi bisa membiayai
infrastruktur transportasi dengan APBN dan APBD. Oleh karena itu, ada banyak
bidang usaha yang bisa diambil sektor swasta. Perizinan akan kami
mudahkan," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat membuka diskusi
Peluang Investasi Swasta dalam Pengembangan Infrastruktur Perhubungan Laut yang
diselenggarakan Kementerian Perhubungan dan Bisnis Indonesia, Selasa (29/3), di
Jakarta. Seperti dilansir dari Kompas, 30 Maret 2016.
Jonan menjelaskan, saat ini siapa saja boleh
membangun pelabuhan laut dan udara. Pengusaha akan diberi masa konsesi sesuai
investasi yang ditanam. "Namun, setelah masa konsesi selesai, semua
fasilitas dan tanah harus diserahkan ke negara karena semua sudah
diperhitungkan dalam konsesi," ujarnya.
Menurut Jonan, swasta juga bisa membuat galangan
kapal. "Saat ini jumlah kapal di Indonesia 14.000 unit. Adapun jumlah
galangan kapal hanya 200 buah. Kalau kapal-kapal itu melakukan perawatan dengan
benar, yakni setahun sekali untuk kapal penumpang dan dua tahun sekali untuk
kapal barang, galangan kapal yang ada tidak akan sanggup," ujar Jonan.
Di tempat terpisah, PT Prima Multi Terminal, anak
perusahaan PT Pelindo I (Persero), menandatangani kredit sindikasi dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Kredit Rp 2,19 triliun ini akan digunakan untuk
membangun Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara,
Sumatera Utara.
Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana
mengatakan, pembiayaan dari sindikasi bank BUMN ini menggunakan proyek sebagai
jaminan. "Ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena perbankan percaya
dengan proyek yang belum ada sama sekali," ujarnya.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung diperkirakan
membutuhkan investasi Rp 3 triliun hingga akhir tahun. Selain membangun
terminal, proyek ini juga akan membangun kawasan industri Kuala Tanjung seluas
3.000 hektar, terminal atau pelabuhan penghubung, dan mengembangkan kawasan
industri terintegrasi. (Mil)