Komentar |
| Dok. Kompas |
Di
tengah suasana politik yang semakin kehilangan pijar moralitas, defisit etika,
dan kehilangan teladan kesederhanaan, mempercakapkan kiprah politik Muhammad
Natsir bukan hanya relevan, melainkan juga sangatpenting untuk kita jadikan
rujukan keutamaandalam pengalaman politik harian kita.
Natsir
seakan hadir ditakdirkan untuk menjadi contoh kebaikan politik kebangsaan kita.
Bahwaberpolitikyang benar bukan diacukan kepada kecakapan retorika, kecermatan
menjual suara, dan seni keterampilan melipatgandakan dusta, melainkan justru
adalah keteguhan mengukuhi prinsip, membela demokrasi, memuliakan hak
asasisekaligus kesediaan mengambil sikap hidup sederhana di tengah massa yang
diperjuangkannya yang masih berada di garis jelata.
Natsir
telah membuktikan itu dalam tindakan nyata. Kesederhanaan pilihan hidupnya
sebagai panggilan jiwa. Sebagaimana kesaksian George McTurnan Kahin,
”Pakaiannya sungguh tidak menggambarkan iaseorang menteri dalam sebuah kabinet
pemerintahan.” Seorang yang takhta perdana menteri(PM) pada Agustus 1950 pernah
berada di tangannya, tetapi masih mengenakan jas lusuh. Seorang yang harus
mencicil rumahnya dari sahabatnya ketika harus menanggalkan jabatannya keluar
dari rumah dinasnya, berhenti jadi PM.
Seorang
sosok yang diakui punya jasa besar merumuskan negara kesatuan (mosi integral),
yang hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang politikus yang piawai
membaca situasi, ketajaman mengendus peluang sekaligusintegritas menjulangdan
kecintaan yang tidak disangsikan lagi terhadap bangsanya. Mosi integral ini
lalu secara resmi dipidatokan Bung Karno dalam sidang parlemen Republik
Indonesia sebagai Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Mosi integral sebagai
langkah politik strategis untuk menghadapi Belanda yang mengembangkan politik
pecah belah.
Sikap inklusif
Natsir
sebagai anggota kabinet pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa Kabinet
Syahrir (3 Januari 1946-27 Juni 1947) dan Kabinet Hatta(29 Januari 1948-19
Desember 1948) dan PM kesayangan Soekarno, tetapi ketika dia berseberangan
paham dengan Bung Besar,tanpa sulit mandat PM itu dikembalikannya.Setelah
itutentu saja hubungan Natsir dan Bung Karno kian memburuk dan memuncak pada
peristiwa PRRI itu.
Ketika
menjadi PM, Natsiryang merepresentasikan politik Islam justru bersikap
inklusif. Tokoh-tokoh Kristen diangkat sebagai bagian dari Kabinet Natsir
(1950-1951), Haryadi sebagai Menteri Sosial dan Herman Johannes sebagai Menteri
Pekerjaan Umum. Ketika menjadi anggota Dewan, sekeras apa pun perdebatan
ideologis, silaturahim tetap terjalin.Kepada DN Aidit, misalnya, walaupun
berbeda afiliasi ideologi yang diperjuangkannya, persahabatan itu
tetapterjagapenuh kehangatan. Demikian juga dengan Kasimo, Leimina, dan AM
Tambunan. Tentu saja perkawanan Natsir dengan Bung Karno bukan sesuatu yang
baru. Sejak1930, keduanya pernah terlibat polemik panas mempercakapkan kaitan
antara Islam dan negara, antara sekularisme dan ”islamisme”.
Bung
Besar sangat terkagum- kagum padasekularisasi Kemal Attaturk di Turki, bahkan
dipandangnya bahwa di tangan Attaturk Turki mengalami perkembanganpesat.
Artinya, Islam secara formaltak penting dilibatkan dalamkenegaraan, yang
diperlukan bukan ”abunya”, melainkan ”apinya”. Adapun Natsir mengembangkan
gagasan sebaliknya, seperti lebih utuh ditulisnya dalamPembela Islam (1932).
Maka,
pasca kemerdekaan, pertemuan Bung Karno dan Bung Natsir itu seperti reuni.
Kalau pada 1930 pertemuan itu dalam bentuk polemik gagasan, pada 1946 dalam
bentuk kerja mengisi kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, dalam merumuskan
perahu keindonesiaan hendak ke manadilayarkan walaupun sekali lagi akhirnya
keduanya harus berpisah di persimpangan jalan, seperti juga dialami Syahrir,
Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Muso, Hatta, Roem, dan Syafruddin,dan sebagainya.
Berpisah
bukan karena kesumat, melainkan semata satu sama lain merasa sudah tak bisa
lagi mempersatukan prinsip-prinsip dasar politik yang diyakininya.
Selepas
Soekarno tumbang, ternyata sikap kritis Natsir bukannya pudar, melainkan malah
menemukan sasarannya: Orde Baru di tangan Soeharto yang kian korup dan pandir.
Tidak harus berlama-lama mengharap negara mewajahkan rautnya yang santun di
tangan Soeharto, Natsir justru tancap gas jadi penggagas utama Petisi 50
(1980), memandang bahwa kekuasaan yang semula diharapkan normal itu kian
menjauh dari konstitusi, semakin abnormal, gila, dan despotik.
Soeharto
yang diharapkan dapat menghentikan ”demokrasi terpimpin” justru mempraktikkan
”demokrasi Pancasila” yang penafsirannya telah dibajak disesuaikan selera nafsu
kuasanya.
Melampaui tubuh
Bagi
saya yang menarik dari Natsir bukan tawaran ideologi politikIslamnyayang hari
ini kehilangan relevansi, tetapi justru yang menarik dijadikan teladan dari
Natsir adalah sikap berpolitiknya. Yang semestinya dijadikan cermin adalah
imperatif etiknya. Dari Natsir seharusnya kerumunan politisi sekarang belajar
bagaimana hidup bersahaja, memasuki pengalaman kemajemukan, tidak menghalalkan
segala cara untuk meraih tujuan. Bagaimana semestinya kesetiakawanan itu
dirawat tanpa melihat asal usul etnik, ideologi, dan agamanya.
Natsir
seperti menampar wajah buram politik kita bahwa kaitan etika dan politikitu
bukan sesuatu yang utopis, melainkan riil, sesuatu yang semestinya menjadi
kesadaran bersama kalau kehidupan ingin menemukan adabnya. Bahwa kecintaan pada
Indonesia tak sekadar diucapkan lewat pekik retorika, tetapi diwujudkan dalam
karya nyata.
Hari
ini harus kita akui, Natsir sering kali dihadirkan sebagai simbol politik
Islam, bahkan acap kali dibajak hanya sekadar lambang untuk menunjukkan bahwa
politik Islam punya jangkar korespondensisilamnya pada sosok pendiri Masyumi
ini. Yang sering dilupakan adalah sikap bersahaja dan etik politik yang
diajarkan Natsir itu.
Maka,
saya tidak heran, gemuruh partai politik Islam dan para aktivisnya sering kalimereka
tanpa malu mengangkanginilai-nilai itu. Coba kita lihat, di tengah massa yang
melarat para politikus itu hidup dalam gelimang kemewahan. Tidak hanya mobilnya
tak terbilang, bahkan istri juga lebih dari satu.
Kalau
dari Natsir masih sempat kita temukan jejak otentisitas warisan pemikirannya
seperti dalam Kapita
Selekta itu, maka
jejak pemikiran apa yang kita dapati dari politisi abad ke-21 kecuali hanya
perbincangan tentang merek jam yang dikenakan, mobil senilai miliaran rupiah
yang dikendarai, jas mahal yang dipakai dan seluruh aksesori yang dikenakan
jasadnya atau sesekali lamat terdengar rencana agung bikin blok oposisi yang
ternyata tak kunjung direalisasikan, bahkan kian tampak semua partai hari ini
berlomba mendekat ke lingkaran kekuasaan.
Dan
atau mungkin, karena tak ada yang mereka banggakan, mereka merasa yang harus
dikedepankan adalah ”tubuh”. Karena tidak punya pemikiran dan gagasan politik
cemerlang, sekalian saja tidak berpikir. Mungkin.
Asep
Salahudin, Kolumnis; Mengajar Di Iailm Suryalaya Tasik Dan Di Fakultas Seni Dan
Sastra Unpas, Bandung. Kompas, 1 April 2016.