Komentar
Oleh:
ADHITYA RAMADHAN
BANJARMASIN,
KOMPAS — Pemerintah harus lebih berkomitmen
untuk menjadikan paradigma sehat sebagai norma di masyarakat ke dalam program
dan kegiatan nyata yang lebih bersifat promotif dan preventif dibanding kuratif.
Hal
itu disampaikan Guru Besar Ilmu Perilaku dan Promosi Kesehatan dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hadi Pratomo pada hari terakhir
Kongres Nasional Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia) XII di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (20/1).
Hadi mengatakan, sebenarnya
pemerintah telah sadar pentingnya kegiatan promotif preventif dibandingkan
kuratif. Akan tetapi, implementasinya masih minim. "Realisasinya perlu
waktu. Perlu perubahan paradigma dan pendekatan dalam pelayanan
kesehatan," katanya.
Hadi mencontohkan, puskesmas
yang seharusnya berfungsi sebagai pembina kesehatan wilayah di satu lokasi
tertentu selama ini hanya menjadi tempat pengobatan orang sakit.
Padahal, puskesmas harus
memberdayakan, menjaga, dan mencegah masyarakat yang ada di wilayahnya tetap
sehat dan tidak jatuh sakit. "Harus jadi pusat kesehatan bukan
kesakitan," ujarnya.
Apabila pemerintah hanya
fokus pada upaya kuratif, hal itu akan berdampak pada tingginya pembiayaan
kesehatan. Saat ini saja biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah sangat besar. Upaya
promotif dan preventif yang dilakukan BPJS Kesehatan juga hanya ditujukan
kepada peserta BPJS Kesehatan yang sudah telanjur sakit.
Kegiatan promosi kesehatan
dan pencegahan penyakit memerlukan kampanye dan edukasi yang terus-menerus
kepada masyarakat agar paradigma sehat menjadi norma di tengah masyarakat. Hadi
mencontohkan apa yang dilakukan perusahaan makanan cepat saji dengan mengiklankan
produknya terus-menerus di media. Dengan iklan yang terus-menerus di media,
perusahaan industri menanamkan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji menjadi
norma yang umum di masyarakat.
"Dengan
edukasi dan kampanye, harapannya akan semakin banyak orang yang peduli dengan
kesehatan. Semakin banyak orang yang peduli dan bicara kesehatan akan lebih
baik," tutur Hadi.
Tanggung jawab semua
Ketua Umum Perinasia
Terpilih periode 2016-2018 Ali Sungkar menyatakan, ke depan beban masalah
kesehatan, terutama terkait kematian ibu dan bayi, tidak semakin mudah. Apalagi
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sudah mulai diterapkan. Intervensi
untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) tidak
bisa hanya dari sektor kesehatan karena ada banyak faktor lain di luar
kesehatan yang memengaruhi.
Berdasarkan Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran
hidup dan AKB 32 per 1.000 kelahiran hidup.
Penurunan AKI dan AKB
menjadi tanggung jawab semua pihak. Perinasia, ujar Ali, ke depan akan terus
fokus pada kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan agar lebih terampil
dalam mendampingi dan mengedukasi ibu hamil, menolong persalinan, dan
mengidentifikasi jika ada masalah kesehatan yang muncul, baik pada ibu maupun
bayinya sejak kehamilan hingga pasca-bersalin.
Beberapa pelatihan dari
Perinasia untuk tenaga kesehatan ialah resusitasi neonatal, manajemen laktasi,
konselor laktasi modul 40 jam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), helping baby breathe (HBB), dan helping mother survive (HMS).
Dilansir dari: www.kompas.com