Komentar
Merenungkan perkembangan ekonomi
global dewasa ini, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman Republik Rakyat
Tiongkok?
Dengan mengacu pada krisis finansial global 2008,
Rana Foroohar menulis diNewsweek (19/1/2009),
”Tiongkok adalah satu-satunya ekonomi utama yang mungkin memperlihatkan
pertumbuhan berarti tahun ini karena negara ini satu-satunya yang secara rutin
melanggar aturan-aturan ekonomi dalam buku teks”.
Apa yang dimaksudkan dengan ”pelanggaran” di sini?
Jawabannya adalah karena kebijakan ekonomi Tiongkok lebih mengandalkan badan
usaha milik negara (BUMN) daripada mekanisme pasar. Dan justru karena itu,
perekonomian Tiongkok tidak saja sintas (survive), tetapi juga terus
tumbuh.
Pernyataan ini berjalan seiring analisis sejarawan
keuangan Niall Ferguson. Dalam karyanya, The Great Degeneration (2012),
Ferguson memperkenalkan frasa stationary state, negara kaya yang
telah berhenti tumbuh. Dengan terus terang Ferguson menyatakan, ”It is we Westerners who are in the stationary state.”
Lalu, bagaimana dengan Tiongkok? Ferguson menjawab, ”Tiongkok tumbuh lebih
cepat dibandingkan perekonomian utama dunia. Kepemimpinan sejarah ekonomi
beralih kepada pihak lain.”
Peralihan model pertumbuhan
Di dalam beberapa hal, peralihan kepemimpinan
ekonomi dunia kepada Tiongkok ini tidak saja ditandai bahwa negara itu menjadi
aktor utama kedua setelah Amerika Serikat dalam perekonomian dunia sejak
reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1979. Peralihan itu juga karena perannya
sebagai penarik gerbong perekonomian global akibat Resesi Besar (The Great
Recession) 2008 dengan menyerap ekspor berbagai belahan dunia. Dalam tulisannya
di The Jakarta Post (6/9), Leonid Bershidsky menyatakan, di
samping menyerap ekspor negara-negara G-20, Tiongkok juga telah membuat ekspor
Australia, Brasil, dan Afrika Selatan sangat tergantung kepadanya.
Persoalannya adalah mengapa perekonomian Tiongkok
lesu dewasa ini? Menurut Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine
Lagarde dalam pidatonya di Universitas Indonesia (1/9), adalah penyesuaian
perekonomian Tiongkok ke dalam model pertumbuhan ekonomi baru (a new economic growth model) yang lebih didasarkan
pada mekanisme pasar. Lagarde tak menjelaskan mengapa penyesuaian ini harus
dilakukan. Dalam spekulasi saya, strategi pertumbuhan ekonomi yang didorong
ekspor (export-led growth strategy) yang dilaksanakan selama
ini membuat perekonomian Tiongkok rentan terhadap Dutch disease (”penyakit Belanda”).
Penyakit Belanda ini adalah gejala kemakmuran
ekonomi sebuah negara akibat pertumbuhan ekspor yang mendongkrak kenaikan upah
dalam negeri dan, akhirnya, membuat produk negara itu tak kompetitif di pasar
global. Ini cocok dengan data upah yang disodorkan Bershidsky dalam tulisan
terkutip di atas. Sampai akhir 2014, upah buruh Tiongkok mencapai 770 dollar AS
per bulan. Angka ini tergolong tinggi mengingat upah buruh di Rusia dan Romania
masing-masing 591 dollar AS dan 632 dollar AS per bulan. Dengan fakta ini,
Bershidsky menulis, ”Made in China isn’t always the best option
now”.
Inilah yang mendorong penyesuaian model pertumbuhan
Tiongkok yang, merunut kembali kepada Bershidsky, diwujudkan pada services-driven growth(pertumbuhan yang dihela sektor
jasa). Namun, peralihan ini problematik karena sumbangan sektor industri dalam
pertumbuhan Tiongkok menurun. Celakanya, kendatipun meningkat (di atas 10
persen pada semester pertama dibandingkan tahun lalu), ekspansi konsumsi dalam
negeri melambat dibandingkan lima tahun lalu ketika pertumbuhan penjualan
eceran (retail sale growth) mencapai 20 persen.
Pelambatan ini tidak bisa tergantikan secara penuh
karena melemahnya ekspor. Jalan tercepat pemulihan konsumsi dalam negeri ini
adalah kembali pada export- driven model. Maka, pelemahan mata uang yuan
adalah jalan tercepat mencapai tujuan itu. Walau pada tingkat dunia devaluasi
mata uang Tiongkok itu telah menyebabkan pelarian modal, seperti dinyatakan The Economist (29 Agustus), sebesar 5 triliun dollar AS
dari pasar modal dunia demi kembali pada export-driven model, tindakan itu
harus dilakukan Tiongkok untuk menggenjot ekspor.
Sementara menunggu akhir cerita ini, ada pertanyaan
penting menyangkut struktur dan sistem ekonomi global. Apakah ekonomi di bawah
kepemimpinan negara (state-led economy )
yang dimotori BUMN secara struktural menjadi tidak relevan sehingga mendorong
penyesuaian strategi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dewasa ini? Ini diajukan
karena realitas ekonomi global lebih mencerminkan artikulasi kekuatan modal
swasta daripada negara. Demi menciptakan efisiensi, produktivitas dan kontrol
atas inflasi, menurut David Harvey dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism (2005),
justru negara-negara di seluruh dunia harus mengorganisasikan diri guna memberi
kesempatan kebebasan modal swasta mengalir ke berbagai belahan dunia. Dalam arti
kata lain, sebagai non-market actor, negara harus mundur dari ekonomi.
BUMN, dengan demikian, termasuk di dalamnya.
Dalam terbitan 19 September, The Economist, majalah ekonomi yang lahir di Inggris
pada 1843 (dan karena itu berpengaruh), menyatakan, salah urus BUMN berkaitan
dengan masalah ekonomi Tiongkok dewasa ini. Itulah sebabnya, The Economist menjuluki BUMN negara itu sebagai bloated behemoths (monster raksasa bengkak). Contohnya
China National Erzhong Group, BUMN permesinan, yang akhir-akhir ini berpotensi
gagal membayar bunga pinjamannya 150 juta dollar AS. Tak perlu dijelaskan,
dengan ini The Economist lantas menyerukan pemberlakuan sistem
ekonomi pasar bagi Tiongkok.
Dalam faktanya, justru BUMN-BUMN Tiongkok yang
memperlihatkan kemampuan ekspansif tingkat global. The Wall Street Journal (31
Agustus-2 September 2012) melukiskan gerak ekspansi China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC) dengan kemampuan modal raksasa dan karena itu berani
melakukan blockbuster deal (tindakan bisnis besar). Untuk membeli
perusahaan energi Kanada, Nexen Inc, misalnya, CNOOC mampu menyediakan dana 15
miliar dollar AS. Bahkan, The Economist sendiri
mengakui kemampuan ekspansi BUMN ini.
Dalam terbitan 4 Agustus 2012, majalah ini
melukiskan dua BUMN telekomunikasi Tiongkok, Huawei dan ZTE, telah berekspansi
dari pasar dalam negerinya yang luas untuk menjadi pemain global. Ekspansi ini
ditandai kemampuan menangguk untung besar. Melebihi perusahaan telekomunikasi
yang lebih ”senior”, seperti Ericsson (dengan pendapatan 15,5 miliar dollar AS)
pada Juli 2012, Huawei berhasil menangguk pendapatan 16 miliar dollar AS pada
periode yang sama. Sementara data mutakhir Huawei tidak diketahui, kekayaan
total CNOOC adalah 671,8 miliar yuan atau kira-kira 97 miliar dollar AS pada pertengahan
2015. Dan, seperti dinyatakan Jonathan R Woetzel dalamReassessing China’s State-Owned Enterprises (2008),
terdapat 150 BUMN Tiongkok yang berkemampuan setingkat ini.
Inilah, antara lain, pelajaran yang terpetik dari
pengalaman ekonomi Tiongkok dewasa ini. Bahwa perkembangan BUMN Tiongkok dengan
kemampuan ekspansi modal mencengangkan pada tingkat global itu mencerminkan
kekuatan sektor riil dalam perekonomian negara itu. Karena tegak di sektor
riil, BUMN Tiongkok bisa disebut sebagai jangkar kokoh yang mampu mencegah
terombang-ambingnya perekonomian nasional dalam sistem finansial yang sangat
fluktuatif itu. Sebagaimana dilaporkan The Economist (30
Mei), aktivitas sektor finansial merupakan frothy (buih)
dari total perekonomian nasionalnya, yaitu hanya 10 persen dari produk domestik
bruto Tiongkok. Karena itu, fluktuasi pasar saham Tiongkok yang terjadi dewasa
ini tidak memberi ancaman berarti terhadap perekonomian negara itu.
BUMN di Indonesia
Apa arti strategis keberadaan BUMN dalam konteks
Indonesia? Untuk menjawabnya, kita harus melihat Kompas (23/9) yang memberitakan perintah
Menteri BUMN Rini Soemarno kepada BUMN untuk menghasilkan devisa, memperbesar
peran dan fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain
sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam Nawacita, pada
tingkat yang riil perintah ini berkaitan dengan lambatnya pengeluaran
pemerintah (state spending) karena
faktor-faktor teknis-administratif dan psikologis yang melanda pejabat negara.
Dalam arti kata lain, perintah Rini itu adalah
tindakan aktif negara mengisi ruang-ruang kosong perekonomian akibat relatif
absennya kinerja sektor swasta karena terganggu kelesuan perekonomian global.
Di sini, walau berlatar belakang swasta, melalui perintahnya kepada BUMN itu,
Rini telah mendorong terciptanya active state (negara
aktif) dalam perekonomian.
Membandingkannya dengan pengalaman Amerika Serikat,
nilai perintah itu menjadi sangat strategis. Mengapa? Untuk mencegah
terulangnya tragedi perekonomian Amerika Serikat yang, karena hanya
mengandalkan kinerja sektor swasta selama ini, limbung berat dilanda krisis
finansial 2008. Untuk memahaminya, kita harus kembali kepada Foroohar. Dengan
latar belakang krisis global finansial Amerika, Foroohar membalik mitos the private sector will make it all better melalui
tulisannya di majalah Times (20/6/2011).
Arti mitos di atas adalah bahwa sektor swasta akan
kembali masuk ke dalam pasar domestik (Amerika Serikat) ketika intervensi
negara telah cukup menstabilkan perekonomian nasional. Yang justru terjadi,
tulis Foroohar, adalah fundamental disconnect between companies and
workers (tak
ada hubungan sama sekali antara perusahaan-perusahaan swasta dan kaum pekerja).
Sementara yang pertama, lanjut Foroohar, menghasilkan banyak uang, mereka tidak
membelanjakannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan
Amerika menghasilkan 1,68 triliun dollar AS di kuartal terakhir 2010 saja. Pada
saat yang sama, separuh penduduk Amerika menyatakan tidak bisa memperoleh 2.000
dollar AS dalam 30 hari tanpa menjual beberapa milik mereka.
Dengan mengutip The Next Convergence karya
Micheal Spence, Foroohar menyatakan, pada periode ”globalisasi ekstrem”
(1990-2008) diperoleh data bahwa perusahaan-perusahaan Amerika lingkup global yang
bergerak dalam manufaktur, perbankan, ekspor, dan energi hampir tak memberikan
sumbangan berarti pada pertumbuhan tenaga kerja di Amerika. ”Clearly,” simpul Foroohar, ”it is a myth that businesses are simply waiting for more economic
and regulatory certainty to invest back home (Jelas,
itu hanya mitos belaka bahwa perusahaan-perusahaan swasta sekadar menunggu
kondisi ekonomi dan peraturan yang lebih pasti sebelum berinvestasi kembali di
kampung halaman)”.
Dengan melihat pengalaman Tiongkok dan Amerika Serikat,
sistem perekonomian global (yang hanya mengungkapkan supremasi kekuatan modal
swasta), kita melihat betapa strategis posisi BUMN dalam perekonomian nasional
sebuah negara, terutama di Indonesia. Dengan mengontrol dan mendorong kinerja
BUMN seefisien dan seefektif mungkin, negara masih mempunyai kendali terhadap
sumber daya ekonomi di luar dana negara.
Hal inilah yang secara mencolok dilakukan Presiden
Jokowi ketika memutuskan pembangunan kereta api cepat di Jawa dilaksanakan BUMN
dengan skema business to business bersama investor asing. Sebab,
sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post (4/9),
energi dana negara untuk tujuan yang sama akan disalurkan hanya kepada
wilayah-wilayah belum berkembang: Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.
Dalam situasi frekuensi ketidakpastian sistem
perekonomian global yang kian meningkat akhir-akhir ini, memperkuat posisi BUMN
sebagai jangkar perekonomian nasional adalah pilihan tepat.
FACHRY ALI, SALAH SATU PENDIRI LEMBAGA STUDI DAN
PENGEMBANGAN ETIKA USAHA INDONESIA
Dilansir dari: www.kompas.com