Komentar
Hal yang amat perlu dicatat dalam peristiwa teror
di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Januari, lalu adalah
bangkitnya optimisme.
Tak mengherankan, berdasarkan fakta pendapat
publik, judul berita utamaKompas (15
Januari) adalah ”Bangkit Bersama Melawan Terorisme”. Ini bertolak belakang
dengan keresahan Verkerk Pistorius, elite Belanda pada 1869, ketika berhadapan
dengan serangkaian pemberontakan agama di Sumatera Barat. ”Kita,” ujarnya
dengan nada khawatir, seperti dikutip sejarawan Taufik Abdullah dalam Islam dan Masyarakat (1987), ”duduk di atas volkano pengikut
Muhammad.”
Membaca karya Tb Ronny Rachman Nitibaskara, ”Bom
Bunuh Diri sebagai Media” (Kompas, 16 Januari), kita
mendapatkan penjelasan ”teknikal” mengapa dan apa akibat kekerasan itu. Kini,
yang diperlukan adalah penjelasan fundamentalnya. Dalam pengantar buku
editannya, When Men Revolt-and Why (1971),
James Chowning Davies menolak pikiran bahwa demi stabilitas, tokoh-tokoh
penggerak revolusi dan kekerasan harus dieliminasi. Sejak disimak Aristoteles
abad ke-4 sebelum Masehi hingga Hobbes 20 abad kemudian, kita, ujarnya, kian
menyadari bahwa ”civil disorders and revolution begin in the
minds of men”.
Dalam konteks ”teror Thamrin” dan berbagai teror
lain di mancanegara, alam pikiran yang mendasari aksi-aksi itu adalah refleksi
diskrepansi tafsir terhadap Islam di alam modernisasi. Sementara lingkungan
sosial-politik, budaya, dan ilmu pengetahuan serta geopolitik telah jauh
membentuk realitas kehidupan baru, para pelaku teror tersebut justru masih
mendasarkan tafsir padarealitas kehidupan zaman pertengahan ketika Islam
dilahirkan. Alam pikiran yang terbentuk dengan metode tafsir inilah faktor
pendorong aksi-aksi teror itu.
Mengingat sebagian besar pelaku teror bukan
kalangan elite ekonomi, apakah ada faktor struktural yang menjelaskan aksi
kekerasan itu? Pada 1985, dengan mengembangkan makalah untuk pertemuan kaum
muda dunia di Jepang, saya menulis buku saku dengan judul Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural? yang
diterbitkan Mizan, Bandung. Argumentasi saya, penggunaan Islam sebagai ideologi
perlawanan adalah ”alat terakhir” kalangan terpinggirkan akibat dominasi
struktural kapitalisme Barat atas wilayah kaya sumber daya alam Timur Tengah.
Betapa pun akar konflik agama dan politik-ekonomi
Timur Tengah yang merembet ke seluruh dunia dewasa ini telah jauh lebih
kompleks, argumen yang saya ajukan abad lalu itu masih meninggalkan jejak.
Yaitu, pendukung ideologi kekerasan itu tetap berasal dari golongan terpinggirkan
secara ekonomi dalam modernisasi dan pembangunan kapitalistik Barat. Sirnanya
sosialisme-komunisme, tandingan ideologi kapitalisme Barat awal 1990-an, kian
mendorong Islam, dengan metode tafsir di atas, menjadi alat perumus keresahan
kalangan ini. Yang disebut Samuel Huntington sebagai benturan peradaban pada
intinya adalah konflik ”pencari keadilan” berdasarkan ”tafsir atas realitas
Islam abad pertengahan” dengan kapitalisme tak manusiawi abad modern.
Menyodok ”sejarah besar”
Dalam konteks sosiologi dan sejarah Indonesia,
jenis tafsir semacam ini disebut sejarawan Sartono Kartodirdjo sebagai the millennial beliefs, yakni kepercayaan akan
keunggulan sistem sosial-politik dan budaya masa lalu. Maka, walau realitas
kehidupan sudah berubah radikal, hal ideal yang harus dilakukan adalah kembali
ke masa lalu. Dalam tulisannya, Agrarian Radicalism in Java (1971),
Kartodirdjo menyatakan bahwa sistem kepercayaan rumusan ulama Islam lokal itu
menjadi senjata para petani Jawa abad ke-19 dan awal abad ke-20 melawan
keterpinggiran dari kolonialisasi dan modernisasi Belanda. Inilah yang
menjelaskan terjadinya rentetan tak berkesudahan apa yang disebutnya sebagai deep rooted rural discontent, terungkap dalam
rangkaian panjang pemberontakan petani.
Walau abad telah berganti, the millenial beliefs ini
bukan saja tetap efektif menggerakkan tindak kekerasan seperti kita saksikan
pada ”teror Thamrin” hari ini, melainkan juga telah meningkatkan efek
destruktifnya. Karena berlangsung di wilayah pinggiran, radikalisme desa Jawa
masa lalu memang, tulis Kartodirdjo, tidak sampai mengganggu sejarah besar.
Namun, kini, dipicuthe millennial beliefs yang
sama, gerakan radikal itu telah bertransformasi jadi pemberontakan massa kota.
Mirip pemberontakan massa miskin kota menjelang gerakan
reformasi agama di Jerman abad ke-16, seperti dilukiskan Friedrich Engels dalam The Peasant War in Germany (1850),
sifat kota gerakan ini berpengaruh signifikan. Dengan kemampuan menggunakan
peralatan modern seperti bom dan teknologi informasi, efek demonstratif skala
global tindakan kekerasan itulangsung menyodok sejarah besar: berpotensi
merontokkan kestabilan dan corak kontestasi kekuasaan tingkat nasional, bahkan
tingkat global.
Aliansi ekonomi BUMN dan rakyat
Secara teoretis, deradikalisasi gerakan teror
berdasar the millennial beliefs ini
bisa dilakukan dengan cara persuasif lain. Hanya saja, menyadari gerakan ini
lebih dilakukan kalangan terpinggirkan secara ekonomi, maka deradikalisasi
perlu juga dilakukan secara politik-ekonomi. Hal itu yakni dengan meluaskan
aktivitas ekonomi yang terjangkau rakyat banyak tanpa kualifikasi pendidikan
yang ketat. Jalan itu adalah ”aliansi ekonomi” badan usaha milik negara (BUMN)
dengan rakyat.
Dalam kalkulasi strategis, ”aliansi” ini
dimungkinkan sebab berbeda dengan sebelumnya ketika badan-badan usaha ini
terpencar di bawah kontrol tiap departemen teknis atau ekonomi, sejak 16 Maret
1998 BUMN telah terkonsolidasi sebagai kekuatan ekonomi negara dalam bentuk
kementerian tersendiri.
Pendirian Kementerian BUMN ini adalah tindakan
politik-ekonomi terakhir Presiden Soeharto menyelamatkan perekonomian Indonesia
akibat krisis finansial 1997-1998. Tanri Abeng, tokoh pendiri kementerian ini
dan Menteri BUMN yang pertama, dalam bukunya, Indonesia, Inc., (2001)menulis
bahwa di tengah krisis itu Indonesia praktis tanpa harapan. Depresiasi rupiah
yang radikal menarik turun seluruh kinerja ekonomi nasional. Ini terjadi karena
biaya impor, yang harus dibayar dengan mata uang dollar Amerika Serikat,
meningkat berkali lipat.
Dengan keharusan tetap memberikan subsidi pada
energi, impor komoditas ini bukan saja memeras cadangan devisa, melainkan juga
mendorong inflasi. Sementara itu, juga karena depresiasi rupiah, gabungan utang
luar negeri pemerintah dan swasta tiba-tiba membengkak. Maka, ujungnya adalah
krisis kepercayaan pelaku-pelaku ekonomi global terhadap Indonesia karena baik
pemerintah maupun usaha swasta tidak berkinerja.
Untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia inilah,
Kementerian BUMN didirikan. Antara lain, lanjut Tanri Abeng, tugas kementerian
ini adalah membayar utang yang membengkak, meningkatkan penerimaan negara
melalui pajak dandividen, melakukan investasi menciptakan lapangan kerja,
mendorong aktivitas pasar modal, dan jadi mitra pengembangan usaha
kecil-menengah. Walau diakui Tanri Abeng tak semua BUMN berkinerja baik,
menurut saya pendirian kementerian itu tetap menentukan dan bersejarah. Sebab,
di tengah lumpuhnya sektor swasta besar, kekuatan ekonomi BUMN yang telah
terkonsolidasikan di bawah satu atap itu menjadi andalan satu-satunya
memelihara kepercayaan aktor-aktor global terhadap perekonomian Indonesia.
Kini, dalam posisi yang telah mapan, di bawah
Menteri Rini Soemarno, BUMN berpeluang menjadi sarana deradikalisasi pandangan
keagamaan. Ini, telah disebut, bisa dilakukan melalui penciptaan ”aliansi
ekonomi” dengan rakyat. Jalannya adalah mendorong aktivitas ekonomi yang
terjangkau penduduk kebanyakan melalui pembentukan dan mengorporatkan badan
usaha milik rakyat (BUMR) di bawah koordinasi BUMN.
Seperti pernah saya kemukakan di sini (Kompas, 2 November 2015), sampai dengan 2012 saja
terdapat 56.534.592 unit usaha kecil dan menengah yang bisa digabung ke dalam
BUMR. Usaha ini berpotensi melahirkan aktivitas ekonomi raksasa sebab secara
keseluruhan, ujar Tanri Abeng, dalam bukunyaBUMR: Badan Usaha Milik Rakyat (2015),
gabungan usaha kecil dan menengah ini menyerap tenaga kerja sebesar 107.657.509
atau 97,2 persen dari seluruh angkatan kerja.
Dalam konteks Kementerian BUMN sendiri, ”aliansi”
ini akan membuatnya mempunyai ”kaki sosial-ekonomi” di lapisan terbawah. Dalam
konteks rakyat, melalui kemampuan know how aktor-aktor
BUMN, ”aliansi” ini tanpa preseden mendorong pemberdayaan massif ekonomi
rakyat. Akan tetapi, di atas semua itu, di samping memperhatikan secara kreatif
kritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati
Soekarnoputri baru-baru ini, ”aliansi” tersebut adalah sarana efektif bagi
deradikalisasi paham-paham keagamaan. Mengapa? Fakta bahwa 10 persen penduduk
mengontrol 77 persen kekayaan Indonesia dan 1 persen penduduk mengontrol 50
persen kekayaan nasional (The Jakarta Post, 11 Desember
2015) adalah ketimpangan pendapatan paling akut pasca reformasi.
Semua ini berpotensi menciptakan alienasi dan
hilangnya harapan rakyat jelata akan perbaikan ekonomi di masa kini dan
mendatang. Seperti telah dinyatakan di atas, alienasi dan kehampaan inilah yang
mengawetkan the millennial beliefs yang
telah mendorong aksi-aksi radikal dan kekerasan atas nama agama. Dalam posisi
peran konglomerat swasta belum bisa diharapkan dengan segera, aksi ”aliansi
ekonomi” antara BUMN dan rakyat ini secara tidak langsung bisa menjadi sarana
deradikalisasi paham-paham keagamaan yang berlangsung dewasa ini.
FACHRY ALI, SALAH SATU PENDIRI LEMBAGA STUDI DAN
PENGEMBANGAN ETIKA USAHA (LSPEU) INDONESIA
Dilansir dari: www.kompas.com