Komentar
Batas atas biaya kuliah di perguruan tinggi negeri
diusulkan untuk tidak dibatasi. Dengan cara ini, mahasiswa dari keluarga kaya
dimungkinkan untuk membayar lebih tinggi sehingga diharapkan terjadi subsidi
silang untuk membantu mahasiswa dari keluarga tak mampu.
Wacana untuk mengkaji kembali penetapan biaya
kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) itu mencuat dalam Rapat Kerja
Nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016, beberapa
hari lalu. Biaya kuliah mahasiswa di PTN disebut uang kuliah tunggal (UKT).
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi, Rabu
(3/2), mengatakan, mahasiswa kelompok kaya di PTN masih mampu membayar lebih tinggi
di atas UKT. Jika mereka dikenai biaya yang lebih besar, subsidi negara bisa
dialihkan untuk mahasiswa dari kelompok yang kurang mampu.
UKT meliputi semua komponen biaya yang mesti
ditanggung mahasiswa untuk program diploma dan strata satu reguler. UKT dibayar
mahasiswa per semester dengan sistem berkeadilan.
Artinya, mahasiswa miskin bisa digratiskan atau
membayar murah, sedangkan mahasiswa yang lebih mampu membayar lebih tinggi.
Tiap PTN menetapkan UKT dalam beberapa kelompok, dari yang gratis hingga
puluhan juta rupiah, sesuai dengan keputusan setiap PTN.
Saat ini, batas atas UKT setiap PTN berbeda-beda.
Sebagai contoh, di Universitas Indonesia (UI), UKT tertinggi tahun 2015
ditetapkan Rp 7,5 juta per semester untuk fakultas kedokteran. Mahasiswa bisa
membayar lebih murah karena uang pangkal senilai Rp 25 juta untuk fakultas
kedokteran ditanggung negara.
Rektor Universitas Tanjungpura, Pontianak, Thamrin
Usman mengatakan, PTN diwajibkan untuk menerima mahasiswa kelompok miskin yang
didukung lewat beasiswa, utamanya masyarakat di kelompok berpenghasilan Rp 0-Rp
500.000 dan kelompok Rp 500.000-Rp 1 juta. Bagi mahasiswa dari keluarga dengan
pendapatan lebih besar, pembayaran UKT ditetapkan sesuai dengan keputusan PTN.
"Kami membagi dalam lima kelompok. Dalam
kenyataannya, yang terjaring di kelompok 5 atau kaya tidak banyak. Rata-rata di
kelompok tiga. Akibatnya, pendapatan PTN berkurang, sedangkan subsidi dari
pemerintah tidak cukup," kata Thamrin.
Rektor UI Muhammad Anis mengatakan, untuk tahun
ini, menurut rencana menambah kelompok pendapatan, dari yang tadinya lima
kelompok menjadi tujuh kelompok. Dengan demikian, UKT tertinggi di UI bisa
meningkat. Untuk fakultas kedokteran, misalnya, UKT bisa mencapai Rp 15 juta
per semester.
Subsidi
silang
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset
Universitas Gadjah Mada Budi Santoso Wignyosukarto mengatakan, penetapan UKT di
kampus masih di bawah biaya kuliah tunggal yang ditetapkan pemerintah. Dalam
kenyataannya, subsidi silang antara yang kaya dan miskin di UGM belum
sepenuhnya terjadi.
Menurut Budi, sekitar 40 persen mahasiswa membayar
UKT yang rendah. Adapun beasiswa Bidik Misi, yakni beasiswa untuk kelompok
mahasiswa miskin, jumlahnya sekitar 20 persen. Padahal, yang membutuhkan
dukungan beasiswa lebih dari itu.
Menurut Thamrin, bisa saja pagu atas UKT tidak
ditentukan, tetapi umumnya mahasiswa kaya tetap lebih memilih berkuliah di PTN
papan atas, seperti yang berstatus PTN badan hukum dan badan layanan umum.
"Yang penting dikaji, agar ditemukan formula
yang pas adalah penetapan BOPTN (bantuan operasional PTN) berkeadilan dari
pemerintah. Dengan demikian, PTN kecil di daerah bisa mendapatkan BOPTN yang
lebih besar sesuai dengan kebutuhan karena sumber dananya memang mengandalkan
pemerintah," ujar Thamrin.
Dari kajian lima tahun terakhir, terjadi
kesenjangan yang tajam antara kelompok mahasiswa berada dan mahasiswa tak mampu
dalam hal akses terhadap PT. Akses ke PT dari 20 persen kelompok terkaya yang
kuliah di dalam negeri mencapai 45 persen. Adapun akses kuliah dari kelompok 20
persen termiskin baru mencapai 14 persen. Lulusan SMA sederajat dari keluarga
termiskin yang melanjutkan studi ke PT berkisar 12,7 persen.
Dari kajian Kemenristek dan Dikti terhadap data
pemberlakuan pembayaran UKT pada 2013 dan 2014, terlihat perguruan tinggi
berkualitas lebih mudah diakses mahasiswa berduit, bahkan ada yang membayar
hingga puluhan juta rupiah per semester. Meskipun secara nasional biaya UKT
mahasiswa di PTN masih terbilang terjangkau, beban biaya kuliah yang ditanggung
mahasiswa terlihat tinggi ketika berkuliah di PTN papan atas atau ternama.
Biaya UKT di PTN PTN badan hukum dan badan layanan umum di atas rata-rata
nasional.
Seperti terlihat pada data UKT tahun 2013 dan 2014
untuk mahasiswa di PTN badan hukum, lebih dari 50 persen membayar di atas Rp 4
juta hingga lebih dari Rp 10 juta. Bahkan, ada pembayaran yang mencapai hingga
Rp 47,5 juta per semester.
Sementara, di PTN badan layanan umum, masih
terlihat berimbang antara mahasiswa yang membayar lebih rendah dan yang tinggi.
Adapun di PTN satuan kerja, seperti di kawasan Indonesia timur, mahasiswa masih
membayar di kisaran rata-rata nasional (Kompas, 6/6/2015).
Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti Ainun
Naim mengatakan pengelompokan UKT memiliki beberapa tingkatan, dari yang
membayar nol rupiah hingga yang tertinggi, yang ditetapkan setiap PTN.
"Sebenarnya yang diminta Bappenas sudah diakomodasi. Mereka yang bisa
berkontribusi lebih banyak bisa memberi secara sukarela untuk menjadi donatur
atau sponsor," kata Ainun.
Menurut Ainun, hal yang harus dipastikan ialah
mahasiswa masuk PTN bukan karena kemampuan finansialnya untuk membayar UKT,
melainkan karena memenuhi syarat kemampuan akademik. (ELN)
Dilansir dari: www.kompas.com