Komentar
Peran perguruan tinggi sangat menentukan kualitas
sumber daya manusia untuk memenangi kompetisi pada era persaingan global.
Selain memperbaiki mutu pendidikan, perguruan tinggi juga diharapkan
menghasilkan riset yang mendukung penguatan daya saing bangsa.
Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi lebih
banyak menghasilkan riset yang menjawab tantangan bangsa. "Jika kebutuhan
masyarakat lebih banyak mengenai persoalan pangan, sebaiknya riset perguruan
tinggi fokus ke arah sana," kata Presiden saat hadir pada acara sidang
senat terbuka Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat
(11/3). Seperti dilansir Kompas
Pada acara yang digelar dalam rangka Lustrum Ke-8
UNS itu, Presiden meminta sivitas akademika UNS memperkuat inovasi dan daya saing.
Adapun riset yang perlu dikembangkan terkait dengan tema-tema strategis yang
saat ini menjadi perhatian serius. Tidak hanya untuk keperluan penelitinya
sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. "Arahnya harus untuk
kepentingan masyarakat dan harus bisa dipakai pasar industri, manufaktur,
pertanian, dan perikanan," kata Presiden.
Presiden berpendapat, untuk memenangi pertarungan
global, saat ini kuncinya fokus pada sektor energi dan pangan. Sejalan
pertambahan penduduk dunia, dua sektor itu mau tidak mau menjadi persoalan bagi
banyak negara. Pada posisi itu, Indonesia harus mampu menyiapkan solusi jangka
panjang sehingga tidak sampai kalah bersaing.
Meski persaingan antarbangsa makin ketat pada dua
sektor itu, Presiden menyampaikan, Indonesia mempunyai dua potensi tersebut.
Hanya saja, pengelolaan dua sektor itu masih perlu perbaikan terus-menerus.
Karena itu, perlu sebuah strategi besar menyangkut ekonomi, politik global, dan
pemikiran ke depan dalam hitungan 50 tahun, 100 tahun, bahkan jika perlu sampai
1.000 tahun ke depan.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M
Nasir merespons positif pidato Presiden. Sejalan dengan seruan Presiden,
pihaknya telah memediasi enam hasil riset perguruan tinggi terkemuka dengan
sektor industri. Enam hasil riset tersebut berasal dari Universitas Indonesia,
Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.
Menurut rencana, tahun 2016 ini pemerintah
menargetkan dapat memediasi 19 hasil riset perguruan tinggi dengan sektor
industri. Walau jumlahnya belum signifikan, pemerintah mulai serius memikirkan
hal ini. Selama ini, peran mediator pemerintah dengan swasta belum pernah
digarap serius. Ini salah satu persoalan yang mengganjal karena belum adanya
lembaga khusus yang menaruh perhatian pada persoalan itu. Untuk menggali
potensi itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membentuk
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi MS menegaskan
komitmennya untuk berpartisipasi dalam dinamika peradaban kenegaraan,
kebangsaan, dan global. UNS menaruh perhatian serius pada masalah ekonomi
kerakyatan. Masalah tersebut, menurut Ravik, kerap terabaikan dengan
menganggapnya sebagai katup pengaman saja.
Fakta empiris menyebutkan, sering kali setiap
krisis ekonomi diiringi pemutusan hubungan kerja, yang kemudian melahirkan
sektor informal di banyak tempat tanpa badan hukum. Meski sudah banyak program
untuk hal itu, Ravik melihat belum ada sinergi program antarlembaga.
Dana
riset di PTS
Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi swasta
(PTS) di Jakarta terbantu alokasi dana riset oleh Kemristek dan Dikti. Namun,
mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana riset yang masih berbasis proses
dinilai membebani proses penelitian.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasila Dewi Tri Rahayu mengatakan, sebelum
memasuki tahun ajaran baru, pihak fakultas telah menyiapkan rancangan
penelitian pada tahun berjalan. Tahun ini, 23 proposal penelitian yang diajukan
Universitas Pancasila telah disetujui. Sebanyak 25 proposal lainnya masih dalam
proses penilaian. Total dana yang akan diterima oleh pihak universitas berkisar
Rp 1,5 miliar-Rp 1,7 miliar. "Dana tersebut cukup untuk menyelesaikan
masing-masing penelitian selama 10 bulan," kata Dewi, Jumat.
Adapun Ketua LPPM Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya Jakarta Clara Ajisuksmo mengatakan, pihaknya rutin melakukan
asistensi kepada para dosen untuk menyiapkan proposal penelitian agar sesuai
keinginan Kemristek dan Dikti.
Tahun ini, Universitas Atma Jaya mengajukan 11
judul proposal untuk mendapatkan dana hibah dengan nilai Rp 1,8 miliar.
Sebanyak delapan judul telah disetujui dan tiga judul masih dalam proses
penilaian. (Oci)