Komentar |
| Foto: Kompas |
Presiden
Joko Widodo belum memberikan arahan apa pun terkait keinginan DPR membangun
gedung baru. Pemerintah masih konsekuen dengan kebijakan menghentikan rencana
pembangunan semua gedung baru yang diambil pada Desember 2014.
Saat
ini, pemerintah sedang memprioritaskan alokasi anggaran untuk membangun
infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan keperluan yang dianggap mendesak untuk
kepentingan negara. Hal tersebut menjadi prioritas demi meningkatkan daya saing
daerah, terutama di luar Pulau Jawa.
Sekretaris
Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3),
mengatakan, Presiden Joko Widodo juga tidak memberikan arahan apa pun terkait
rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurut Pramono, Presiden terlibat langsung
memilah dan memutuskan gedung yang diizinkan dibangun atau tidak. Seperti dilansir dari Kompas, 30 Maret 2016.
"Termasuk
di dalamnya melalui peninjauan ke lapangan. Dalam konteks itu, Presiden selalu
menyampaikan izin melalui Seskab sehingga kami akan mengeluarkannya kalau sudah
ada arahan dari Presiden," kata Pramono.
Penolakan internal
Sementara
dari internal DPR, suara penolakan pembangunan gedung baru justru menguat.
Citra DPR dikhawatirkan semakin terpuruk di mata rakyat jika rencana
pembangunan gedung baru terus dipaksakan.
Sejauh
ini, 7 fraksi dari 10 fraksi di DPR meminta pimpinan menunda rencana
pembangunan gedung baru tersebut. Menurut rencana, gedung baru itu terdiri atas
perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR
dan tenaga ahli. Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi Partai Amanat Nasional,
Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan
Fraksi Partai Demokrat. Pertimbangan utamanya adalah kondisi anggaran.
Wakil
Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, DPR dan pemerintah sudah
selayaknya mempertajam prioritas pengeluaran di tengah kondisi anggaran yang
sedang sulit. Pembangunan perpustakaan, ujarnya, masih dapat ditunda, sehingga
sebaiknya prioritas tersebut digeser.
"Saya
bisa mengerti melihat pimpinan DPR yang kesannya berkukuh karena anggaran itu
memang sudah disahkan dalam rapat paripurna demi mencapai parlemen modern.
Tidak hanya lewat gedung baru, tetapi juga membangun peradaban lewat perpustakaan.
Secara tujuan sudah baik, tetapi melihat kondisi perekonomian sekarang,
sebaiknya ditunda dulu," kata Hendrawan.
Sekretaris
Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, DPR sebaiknya memperbaiki
produktivitas dalam kinerja legislasi dan disiplin kehadiran lebih dahulu. Jika
sudah ada pembuktian terkait kinerja, ia meyakini, publik tidak akan banyak
memprotes rencana-rencana DPR.
Secara
terpisah, Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menyayangkan
penolakan publik. Ade menegaskan, pembangunan gedung baru DPR akan tetap
berjalan. Ade tidak mempersoalkan dampak kegigihannya memperjuangkan proyek itu
terhadap citra.
Secara
terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, jika DPR bercita-cita
mendirikan perpustakaan nasional yang memadai, seharusnya anggaran diarahkan
untuk membenahi Perpustakaan Nasional yang sudah ada. (Mil)